Analisis Kebijakan Pendidikan Kejuruan

Visi pendidikan nasional adalah pada tahun 2025, Sistem Pendidikan Nasional berhasrat menghasilkan: insan indonesia cerdas dan kompetitif. Cerdas meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional & sosial, cerdas intelektual dan cerdas kinetik. Kompetitif dimaknai berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan, bersemangat juang tinggi, mandiri, pantang menyerah, pembangun dan pembina jejaring, bersahabat dengan perubahan, inovatif dan menjadi agen perubahan, produktif, sadar mutu, berorientasi global, dan pembelajar sepanjang hayat. Dalam visi ini tersirat bahwa proses menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif digantungkan pada pendidikan.

Kemajuan suatu bangsa dan negara tidak bisa dilepaskan dari kemajuan bidang pendidikan. Pendidikan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh dan terampil. Hakekat pendidikan pada dasarnya adalah proses komunikasi yang di dalamnya mengandung transformasi pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan, di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung sepanjang hayat (life long process), dari generasi ke generasi.[1]

Fungsi pendidikan adalah melestarikan tata sosial dan tata nilai yang ada dalam masyarakat dan sebagai agen pembaharuan sosial sehingga dapat mengantisipasi masa depan. Pendidikan memiliki fungsi preparatoris dan antisipasipatoris adalah bahwa di samping mempersiapkan peserta didik sebagai generasi masa depan (tenaga kerja), pendidikan juga menyiapkan peserta didik untuk antisipasi kemungkinan masa depan dengan membekali kemampuan dan tingkah laku yg diperlukan.[2]

Visi sistem pendidikan nasional di atas pada dasarnya dimaksudkan menyiapkan manusia Indonesia seutuhnya, utuh dalam potensi dan utuh dalam wawasan.[3] Utuh dalam potensi meliputi potensi badan dengan pancainderanya, potensi berpikir, potensi rasa, potensi cipta yang meliputi daya cipta, kreativitas, fantasi, khayal dan imajinasi, potensi karya, potensi budi nurani yaitu kesadaran budi, hati nurani, dan kata hati. Utuh dalam wawasan adalah manusia yang sadar nilai, yaitu wawasan dunia akhirat, wawasan jasmani rohani, wawasan individu dan sosial, dan wawasan akan waktu, yaitu masa lalu, sekarang dan yang akan datang.

Pendidikan kejuruan yang merupakan salah satu jenis pendidikan nasional juga memiliki peran penting dalam menyiapkan manusia utuh, baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai warga masyarakat dan bangsa. Adanya dampak globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi menyebabkan pendidikan kejuruan dinilai masih belum optimal dalam menyediakan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja.

Pemerintah mengemban tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin pemerataan kesempatan pendidikan bagi semua warga negara Indonesia.[4] Berdasarkan amanat tersebut, Pemerintah Indonesia telah membuat landasan hukum pendidikan, yakni Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. [5]

Analisis Kebijakan Pendidikan

Banyak kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti maupun pemerhati kebijakan pendidikan di Indonesia bahwa kajian terhadap kebijakan pendidikan merupakan metode baru. Hasil yang dicapai dalam kegiatan analisis kebijakan pendidikan telah menghasilkan berbagai usulan terhadap kemajukan pendidikan, lebih-lebih dalam perumusan kebijakan yang ada dilingkungan Kementrian Pendidikan (departemen pendidikan sebelum pemerintahan hasil pemilu tahun 2014). [6]

Untuk memperjelas ruang lingkup kegiatan analisis kebijakan pendidikan, perlu peneliti ajukan suatu definisi tentang analisis kebijakan. Adalah Duncan MacRae sebagaimana tulis Nanang Fatah, ia menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan basis rasional sebagai argumentasi yang didahului dengan memunculkan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan menghasilkan pemikiran sehingga dapat dijadikan alat memecahkan suatu masalah.[7]

Argumen rasional dalam kajian kebijakan sebagaimana definisi tersebut dalam pandangan Nanang terlalu sederhana dan tidak realistis. Kebijakan publik justru berada diluar batas rasional. Bahkan kebijakan publik lahir bukan dari suatu proses yang rasional empiris. Suatu proses analisis kebijakan pendidikan, setidaknya dilakukan melalui kajian proses, metode analisis, format analisis, dan multi disiplin analisis.[8]

Analisis Kebijakan Pendidikan Kejuruan

Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berpikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia, paling tidak sejak manusia mampu melahirkan dan memelihara pengetahuan dalam kaitannya dengan tindakan.

Beberapa ahli memiliki pengertian yang berbeda dalam mengartikan analisis kebijakan, diantaranya:

  1. Analisis adalah (1) penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb); (2) penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[9]
  2. Analisis kebijakan adalah suatu prosedur untuk menghasilkan informasi mengenai masalah-masalah kemasyarakatan berikut tindakan pemecahannya. [10]
  3. Patton: analisis kebijakan adalah suatu rangkaian proses dalam menghasilkan kebijakan.
  4. Duncan MacRae : analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik.
  5. Stokey dan Zekhauser : analisis kebijakan sebagai suatu proses rasional dengan menggunakan metode dan teknik rasional.

[1] Kamus Besar Bahasa Indonesia

[2] Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar, Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1993), 40

[3] Nanang Fatah, Analisis Kebijakan Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 1.

[4] Ibid, 3.

[5] Studi analisis kebijakan bersifat deskriptif, sehingga ia harus bersandar pada ilmu-ilmu sosial dan tingkah laku yang memiliki fungsi untuk membuat dan pembenar sebuah klaim atas penyebab dan akibat dari suatu kebijakan. Namun demikian, analisis kebijakan juga bersandar pada norma, seperti etika, cabang ilmu sosial, dan filosofi politik. Ibid, 4-9.

[6] Sumitro dkk. 2002. Pengantar Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan.

[7] Tilaar. 2006. Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

[8] Sumitro dkk. 1998. Pengantar Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan.

[9] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[10] Undang-undang No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.