Islam dan Pemikiran Politik

Islam dan Pemikiran Politik[1]

Diantara fenomena yang ditemukan oleh para peneliti teori-teori politik adalah adanya korelasi antara timbulnya pemikiran politik dengan perkembangan kejadian historis. Dalam konteks Islam, menurut Harun Nasution, sebagaimana dicatat oleh berbagai sejarah bahwa persoalan yang pertama-tama timbul bukanlah persoalan keyakinan tetapi persoalan politik.[2] 

Saat Rasulullah mulai mendakwahkan Islam di Makkah, dia belum dapat membentuk masyarakat yang kuat dan mandiri, bahkan berposisi lemah dan tidak sanggup melakukan perlawanan terhadap hegemoni kekuasaan Quraisy Makkah sehingga akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Yatsrib. Selanjutnya Rasulullah menjadi pemimpin bagi masyarakat baru yang kemudian bertransformasi menjadi sebuah negara yang kekuasaannya meliputi semenanjung jazirah Arab diakhir masa hidupnya. Dengan kata lain, menurut Harun Nasution, Nabi Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul Allah tetapi juga mempunyai sifat Kepala Negara.[3]  

Menurut Imam Sukardi, fase itu adalah fase pertama bangunan politik Islam, yang dimulai sejak masa nubuwah lalu tumbuhnya embrio masyarakat Islam dan ditetapkannya kaidah-kaidah general masyarakat Islam. Sedangkan fase keduanya adalah fase dimana kaidah-kaidah general tersebut didetilkan, syariat Islam disempurnakan dengan dideklarasikan prinsip-prinsip baru, dan diaplikasikan secara menyeluruh, sehingga tampillah Islam dalam bentuk sosialnya yang integral menuju tujuannya yang satu, yaitu terciptanya negara ideal yang meletakkan Islam sebagai Landasannya.[4]

Sistem yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan kaum mukminin yang hidup bersama beliau di Madinah jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan variabel-variabel politik di era modern tidak disangsikan lagi dapat dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem politik par excellence. Dalam waktu yang sama, juga tidak menghalangi untuk dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem religius, jika dilihat dari tujuantujuannya, motivasinya, dan fundamental maknawi tempat sistem itu berpijak. Dengan demikian, suatu sistem dapat menyandang dua karakter itu sekaligus. Karena hakikat Islam yang sempurna merangkum urusan-urusan materi dan ruhani, dan mengurus perbuatan-perbuatan manusia dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Bahkan filsafat umumnya merangkum kedua hal itu, dan tidak mengenal pemisahan antara keduanya, kecuali dari segi perbedaan pandangan. Sedangkan kedua hal itu sendiri, keduanya menyatu dalam kesatuan yang tunggal secara solid; saling beriringan dan tidak mungkin terpisah satu sama lain. Fakta tentang sifat Islam ini amat jelas, sehingga tidak membutuhkan banyak kerja keras untuk mengajukan bukti-bukti. Hal itu telah didukung oleh fakta-fakta sejarah, dan menjadi keyakinan kaum Muslimin sepanjang sejarah yang telah lewat.[5]

Secara historis, Islam telah meletakkan lan-dasan bagi sebuah negara, pemunculan Islam dan negara itu kemudian menjadi besar, sehingga menurut Abdul Qadir Audah, para pemikir muslim dapat merumuskan teori-teori tentang hakikat negara Islam. Mayoritas mereka, masih menurut Audah, berpendapat bahwa sejak kelahirannya negara tidak bertentangan dengan agama, bahkan sebaliknya agama dalam Islam menjadi sesuatu yang esensial bagi negara dan negara juga esensial bagi agama.[6]

Meskipun pandangan umum para ulama Islam menyatakan syumuliyah Islam dan tidak menegasikan politik sebagai bagian yang integral dan tak terpisahkan dari ajarannya, namun demikian, menurut Dhiyaudin Rais, ada sebagian umat Islam sendiri, yang mengklaim diri mereka sebagai ‘kalangan pembaru’, dengan terang-terangan mengingkari fakta ini!. Mereka mengklaim bahwa Islam hanyalah sekadar ‘dakwah agama’: maksud mereka adalah, Islam hanyalah sekadar keyakinan atau hubungan ruhani antara individu dengan Rabb-nya. Dan dengan demikian tidak memiliki hubungan sama sekali dengan urusan-urusan yang kita namakan sebagai urusan materi dalam kehidupan dunia ini. Di antara urusan-urusan ini adalah: masalahmasalah peperangan dan harta, dan yang paling utama adalah masalah politik. Di antara[7]perkataan mereka adalah: “agama adalah satu hal, dan politik adalah hal lain”. Secara eksplisit Al-Qur‟an maupun Sunnah memang tidak pernah menyebut konsepsi negara, namun bukan berarti tidak ada konsep bernegara dalam mashdar hukum Islam tersebut, karena secara substansif kita dapat menemukan ayat-ayat dan hadits yang menyiratkan adanya pemerintahan Islam, seperti ayatayat yang mewajibkan berhukum dengan hukum Allah dalam kehidupan bermasyarakat atau komunal bukan personal. 

Hal itu menurut Masykuri Abdillah, dimak-nai bahwa negara atau pemerintahan hanyalah sarana untuk menegakkan hukum-hukum Allah tersebut, sehingga mendirikan negara atau pemerintahan masuk dalam kaidah;

ِب َل ٠زُ اٌٛاجت إَل ثٗ فٙٛ ٚاجت

Sesuatu dimana kewajiban agama itu tidak dapat terwujud kecuali dengan keberadaannya, maka ia juga menjadi wajib.[8]Al-Qur‟an juga menyebutkan beberapa prinsip dan tata nilai yang harus diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Islam antara lain:

  1. Kejujuran dan tanggungjawab (al-amanah)
  2. Keadilan (al-adalah)
  3. Persaudaraan (al-ukhuwwah)
  4. Menghargai kemajemukan (al-Ta‟addudiy-yah)
  5. Persamaan (al-Musawah)
  6. Permusyawaratan (al-Syuro)
  7. Mendahulukan Perdamaian (al-Silm)
  8. Kontrol (Amar Ma‟ruf Nahi Munkar)[9]

 [1] Muhammad Lazim, Zulfan Efendi, and S Ag, “CORAK FIKIH SIYASAH DALAM PEMIKIRAN RAJA ALI HAJI (1808-1873),” n.d., 179.

[2] Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspeknya, Jakarta: UI Press, cet. V, 1985, hal. 92

[3] Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspeknya, hal. 92

[4] Imam Sukardi, Pemikiran Politik Al-Farabi (Diskursus Kepemimpinan Negara), Disertasi Pada Sekolah PascaSarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008. Hal. 30 

[5] Dhiaudin Rais, Teori Politik Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 15 

[6] Abdul Qadir Audah, Al-Mal Wa Al-Hukm fi Al-Islam, Kairo: Al-Maktabah Al-Islami, 1977, cet ke-5, hal. 88

[7] Dhiaudin Rais, Teori Politik Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 16  

[8] Masykuri Abdillah, Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya pada Masa Kini, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, Islam, Negara, Civil Society , Jakarta: Paramadina, 2005, hal 74

[9] Imam Sukardi, Pemikiran Politik Al-Farabi (Diskursus Kepemimpinan Negara), hal. 36